SIDOARJO – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sidoarjo memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran 2025.
Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, terungkap capaian yang memukau: realisasi pendapatan berhasil melampaui target, dan struktur anggaran yang semula diproyeksikan defisit kini berubah menjadi surplus.
Prestasi ini dinilai sebagai bukti membaiknya kapasitas fiskal serta kemampuan pemerintah daerah dalam menyeimbangkan penggalian pendapatan dengan pengendalian belanja yang disiplin.
Faktor Kunci: Optimalisasi PAD dan Efisiensi Belanja
Keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai strategi konkret yang diterapkan:
– Pendapatan Melonjak: Dukungan kuat datang dari meningkatnya kepatuhan wajib pajak daerah, optimalisasi aset, serta transformasi digital layanan perpajakan yang meminimalkan kebocoran. Penerimaan bersumber dari PAD, dana transfer pusat, dan sumber sah lainnya.
– Efisiensi Tanpa Mengorbankan Kualitas: Pengendalian ketat pada belanja daerah dan efektivitas program kerja mengubah arah anggaran dari defisit menuju keseimbangan positif. Banggar menegaskan bahwa efisiensi ini tetap menjaga standar pelayanan agar tidak merugikan masyarakat.
Surplus Bukan Tujuan Akhir, Tapi Modal Pembangunan
Meski mencatatkan rekor fiskal yang sehat, Banggar mengingatkan agar tidak berpuas diri pada angka semata.
“Setiap rupiah adalah amanah publik. Surplus ini harus diterjemahkan menjadi infrastruktur yang kokoh, pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan prima, dan perlindungan sosial yang lebih luas,” tegas Banggar.
Tantangan Ke Depan: Serapan Anggaran dan Perluasan Basis Pendapatan
Di sela pujian, terdapat catatan penting yang harus dibenahi:
– Percepatan Serapan: Rendahnya penyerapan anggaran di sejumlah OPD diminta diatasi dengan perencanaan matang dan pengadaan yang tepat waktu.
– Adaptif & Inovatif: Pemerintah diminta memperkuat ketahanan terhadap gejolak ekonomi eksternal serta memperluas basis pendapatan melalui BUMD dan pemanfaatan aset tanpa membebani rakyat.
Kesimpulan: Fokus pada Dampak Nyata bagi Masyarakat
Banggar DPRD Sidoarjo menegaskan bahwa indikator keberhasilan APBD bukan hanya neraca yang hijau, melainkan dampak nyata yang dirasakan warga.
Kesehatan fiskal ini menjadi pijakan kokoh untuk mempercepat pembangunan inklusif, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan daya saing daerah.
Pertanggungjawaban ini menjadi titik temu evaluasi antara legislatif dan eksekutif demi mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berpusat pada kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.
